Sesuai janji Presiden Jokowi warga yang mendapat haknya berjumlah 600 KK, sedangkan Djalil hanya menyebut 96 KK saja.

KAKI mendesak Kementerian ATR/BPN, segera mengusut tuntas dugaan adanya komplotan mafia tanah di lingkungan perusahaan perkebunan milik BUMN, yakni PTPN II Suamatera Utara.

Komite I DPD RI menggelar rapat kerja dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia membahas tentang sengketa tanah di daerah, di Ruang Rapat Komite I Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (20/11).

Syahrul mengklaim, data pangan yang disepakati Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Pusat Statistik (PBS) dan Badan Informasi Geospasial (BIG) sudah selesai sejak 1 Januari.

"Rencana ini akan saya koordinasikan dengan Kementerian BUMN dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang RI. Karena dukungan berbagai pihak sangat diperlukan. Saya mengajak Tanri Abeng untuk proyek besar ini," kata Menteri Teten.

Fraksi PKB DPR mendesak  Kementerian Agraria dan  Tata Ruang (ATR) mencabut izin perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 171/2009 lahan seluas 854 hektare yang diberikan kepada PTPN II Deli Serdang.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti kinerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 8,933 triliun.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menargetkan 7 juta bidang tanah agar dapat didaftarkan pada tahun ini.

Kalangan dewan meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) untuk mempertimbangkan kembali keputusan tentang penerapan sertifikat tanah elektronik.